1.2 SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

BAB 1

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.2  Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Teori sistem ekonomi adalah teori yang mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Persoalam-persoalan ekonomi pada hakikatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor peroduksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan menjadi barang dan jasa.

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu politik yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawan persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara.

Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seoerangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dari dua pengertian tersebut maka unsur-unsur atau elemen sistem ekonomi terdiri dari sumber-sumber atau faktor produksi, motivasi dan perilaku pengambil keputusan proses pengambilan keputusan dan lembaga-lembaga yang terdapat didalamnya.

Gregory Grossmandalam P. Rahardja dan M. Manulang (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah: sekumpulan komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agenekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi.

Dari beberapa pengertian diatas maka suatu sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subyek yaitu sebagai pemain dalam sistem, barang-barang ekonomi (sumber atau faktor produksi) sebagai objek, perangkat kelembagaan yang  mengatur atau saling mempengaruhi serta memiliki fungsi koordinasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Perangkat kelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi, cara kerja, mekanisme hubungan hukum, dan peraturan perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain, serta yang dipilih, diterima atau yang ditetapkan masyarakat dalam tatanan kehidupan yang berlangsung. Jadi perangkat kelembagaan ini termasuk kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat, sepereti yang mereka terapkan dalam berbagai aktifitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Dumairy (1996) mengatakan bahwa suatu sistem ekoknomi tidaklah berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sebenaarnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sitem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merrupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat disuatu negara. Untuk itu mengherankan bila dalam perjalanan atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu pada suatu negara terjadi benturan, konflik atau bahkan tantangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pelaksanaan sistem ekonomi tertentu akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Sebagai supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem ekonomi sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dunia ini terddapat kecenderungan secara umum bahawa sistem ekonomi di suatu negara “bergandengan tangan” dengan sistem politik di negara yang bersangkutan, dimana idiologi ekonomi berjalan seiring dengan idiologi politik.

Benang Merah Sistem Ekonomi dengan Sistem Politik

Kutub A	Konteks Pengutuban	Kutub Z
Liberalisme (liberal)	Idioligi Politik	Komunisme (komunis)
Demokrasi (demokratis)	Rezim Pemerintahan (cara pemerintah)	Otokrasi (otoriter)
Egalitarianisme (egaliter)	Penyelenggaraan Kenegaraan	Etatisme (etatis)
Desentralisme  (desentralis)	Struktur Birokrasi	Sentralisme  (sentralistis)
Kapitalisme  (kapitalis)	Idiologi Ekonomi	Sosialisme (sosialis)
Mekanisme Pasar	Pengelolaan Ekonomi	Perencanaan Terpusat

Pada negara-negara yang beridiologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut idiologi ekonomi kapitalisme dengn pengendalian ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara ini penyelenggaraan kenegaraannya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralis. Sedangkan negara-negara yang beridiologi politik komunisme denga rezim  pemerintahan yang otoriter, idiologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan perekonomian berdasarkan perencanaan terpusat. Di negara-negara ini penyelenggaraan kenegaraannya cenderung berssifat etatis dengan sturktur birokrasi yang sentralis.

Pengkutupan sistem ekonomi dan sistem politik serta unsur-unsur benang merah yang menghubungkan seperti pada tabel diatas mungkin tidak sepenuhnya berlaku, namun terdapat kecenderungan umum seperti itu. Pada umumnya negara-negara yang sistem politiknya tergolog di kutub A, sistem ekonominya juga tergolong di kutub yang sama. Pada ekstrem lain negara-negara yang sistem politknya terdaftar di kutub Z, sistem ekonominya juga terdapat di kutub serupa.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat, khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan bebarapa sudut tinjauan seperti:

1.      Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

2.      Keleluasana masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya

3.      Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dn perekonomian pada umumnya

Dilihat dari beberapa sudut tinjauan dan pengertian-pengertian tersebut maka yang membedakan antara sistem ekonomi suatu negara dan sistem ekonomi negara lain menurut Gray dalam Sumodiningrat (1999) adalah faktor-faktor meta ekonomis, seperti pandangan hidup suatu bangsa, nilai-nilai yang dujunjung tinggi, kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi mencakup keseluruhan prose dan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Referensi: http://fisipunc.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi.html